Pengurus Wilayah IPKEMINDO DIY 2022-2025 Resmi Dikukuhkan

Sekretaris Jenderal Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO), Tarsono, secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IPKEMINDO DIY periode 2022-2025. Acara berlangsung di Aula Lapas Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Pengurus terpilih merupakan hasil musyawarah wilayah IPKEMINDO DIY tanggal 10 Oktober 2022 yang lalu. Selama periode tiga tahun ke depan, IPKEMINDO DIY akan dipimpin oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Madya Bapas Yogyakarta, Sri Akhadiyanti.

Pengukuhan disaksikan Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Imam Jauhari, dan Kepala Divisi pemasyarakatan, GAP Suwardhani serta para Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Rupbasan se-DIY. Hadir pula para Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Acara diawali dengan sambutan Kakanwil Kemenkumham DIY, Imam Jauhari yang mengungkapkan bahwa IPKEMINDO merupakan organisasi profesi untuk memfasilitasi aspirasi para anggotanya. IPKEMINDO bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agar Pembimbing Kemasyarakatan lebih profesional. Karena banyaknya model tindak pidana jenis baru yang membutuhkan update kemampuan dan peraturan para PK.

Selanjutnya Sekjen IPKEMINDO yang merupakan PK Ahli Utama, Tarsono dalam sambutannya menyampaikan bahwa kepengurusan IPKEMINDO merupakan amanat dari pasal 40 Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 22 Tahun 2016 yang mewajibkan pembentukan organisasi profesi. Setiap Pembimbing Kemasyarakatan wajib menjadi anggota IPKEMINDO. Saat ini telah terbentuk 1 DPP dan 33 DPW IPKEMINDO di seluruh Indonesia. Masih dalam sambutannya, Sekjen IPKEMINDO menambahkan bahwa IPKEMINDO bertugas untuk membuat kode etik dan kode perilaku PK, kemudian melakukan advokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran karena kode etik dan kode perilaku bersifat mengikat semua anggota.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas pembimbingan, pendampingan, pengawasan, penelitian kemasyarakatan (Litmas) dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) terhadap klien pemasyarakatan. Tugasnya bermula dari tahap pra-adjudifikasi, adjudifikasi, pasca adjudifikasi hingga bimbingan lanjutan. “Tugas PK semakin berat dengan telah ditetapkannya UU Pemasyarakatan dan disahkannya KUHP yang baru. Pemidanaan telah berubah dari pembalasan dendam pada masa lalu, menjadi reintegrasi sosial pada masa kini dan restorative justice pada masa depan,” pungkas Tarsono.

 

Tim Humas Bapas Kelas I Yogyakarta

#kemenkumhamdiy
#bapasyogyakarta

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1